perpanjang stnk online

Teori Vaksinasi: Kenapa FPI Tidak Dibubarkan?

Mencoba Menjawab Misteri Dekade ini: Kenapa FPI Tidak Dibubarkan?

Bagi yang mengharap jawaban pasti alasan Front pimpinan Habib Rizieq ini tetap dipelihara, Anda salah masuk. Artikel ini hanyalah secuil perspektif berbeda yang justru hanya memunculkan hipotesis yang lain. Namun mungkin layak disimak.

Banyak masyarakat geram, kenapa FPI tidak dibubarkan padahal sudah banyak alasan kuat untuk itu. Mulai dari sweeping, perusakan, penyulut keresahan, hingga penyebutan “pecundang” untuk presiden SBY. Adakah benar bahwa FPI dibekingi untuk tujuan keuntungan materi bagi oknum aparat dibelakangnya? Atau adakah yang lain?

kenapa fpi tidak dibubarkan

Lagi-lagi, jangan berharap suatu kepastian dari artikel ini karena artikel ini sudah men-disclaimer terlebih dahulu bahwa artikel ini hanya memberikan sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis yang mungkin sama tidak reliable-nya ketika FPI menyalahkan Wahyudi dan Mama Rika untuk penangkapan kader-kadernya.

Kenapa FPI Tidak Dibubarkan Berkaitan Dengan Keuntungan Materi Oknum Aparat?

Penulis rasa tidak. Oknum aparat tidak memerlukan FPI sekedar hanya untuk melakukan pungli kok. Buat apa “membagi dua” pungli dengan organisasi yang justru makin memberatkan kerja dan kredibilitas aparat toh?

Penulis justru merasa hal ini berkaitan dengan teori Vaksinasi atau Imunisasi (bukan teori konspirasi yaa :P). Seperti jaman kita kecil, dokter memberikan kita dosis tertentu virus flu agar badan kita menciptakan antibodi dan menjadi kebal terhadap virus flu tersebut di kemudian hari.

Bukan rahasia, gerakan politik Islam (baca: ini bukan gerakan Islam sebagai sebuah agama) seringkali meresahkan banyak kemapanan politik sebuah negara dan konstitusi. Tidak perlu jauh-jauh, masih ingat bukan dengan kasus percobaan pemberontakan DI/TII yang langsung diberantas? Atau kasus terbaru di Mesir yang mana Ikhwanul Muslimin diberangus oleh militer Mesir dan itu pun direstui oleh Arab Saudi. Bukan apa-apa, sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi “surga” para ekstrimis radikal gerakan politik Islam yang tentunya bisa merepotkan institusi pemerintahan yang telah ada sekarang.

Berkaitan dengan itu, FPI yang cenderung “blangsak” seakan merupakan setting suatu pihak untuk menciptakan virus vaksinasi terukur demi membuat masyarakat kebal dan bahkan muak dengan radikalisme dan ekstrimisme gerakan politik Islam. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat menjadi kebal terhadap iming-iming gerakan politik Islam radikal, sehingga gerakan semacam itu tidak bisa tumbuh di bumi pertiwi. Mungkin itu salah satu logika motif yang cukup pas untuk menjawab kenapa fpi tidak dibubarkan hingga sekarang.

Mungkin bagi Anda pemerhati FPI semenjak beberapa tahun lalu bisa merasakan kebenaran teori vaksinasi ini. Sekitar 5-7 tahun lalu, berita kekerasan FPI acapkali masih mendapatkan simpati dari beberapa masyarakat. Namun kian kemari, FPI sepertinya kehilangan banyak sekali dukungan dari masyarakat luas, kalau pun ada yang mendukung itupun hanya dari media dan kelompok-kelompok yang mirip.

 

Silent Majority Bergerak ke Arah Mana: @PoliticaWave Gak Relevan dalam 5 Tahun Ini

politicawave lsi giring opini

Dalam riset politik, silent majority di Indonesia biasanya adalah penentu kemenangan sebuah parpol atau calon pejabat. Ok, gini, dalam masyarakat biasanya kita akan menemukan 2 blok besar yaitu silent group dan vocal group. Sesuai namanya silent group biasanya tipikal kelompok yang diem-diem saja dan anteng dalam menyimpang keluhan ataupun pujian, sebaliknya vocal group kelompok yang begitu ekspresif baik dalam memuji maupun komplain.

Di Indonesia, mungkin karena bawaan kultural yang menghindari konfrontasi, maka itu biasanya mayoritas kita adalah silent group, si vocal adalah yang minority. Ini jelas kecermin misalnya dalam kasus “pendulum PKS” di pemilu 2009 yang sebegitu perkasanya di banyak media online atau pun survey SMS, toh pada perhitungan resmi Pemilu suara PKS gak gede-gede banget juga. Begitu juga vocal group yang lain seperti FPI atau Laskar Islam yang mungkin beraliran agak fundamentalis, biasanya sangat ekspresif tapi kalau kita lihat di akar rumput ternyata gak begitu banyak yang setuju dengan pandangan kelompok seperti ini. Terakhir, lihat deh kasus SBY, di 2009 dia banyak dihajar berbagai pihak di media online, pun dia melanjutkan kekuasaaannya hingga 2014.

Nah, silent group yang majority inilah yang sebenernya punya kekuatan untuk menentukan. Yah, bener mungkin di dunia maya situs seperti nasionalis.me punya banyak readers yang juga memiliki kesamaan pandangan, tapi patut diingat itu BUKAN kenyataan mayoritas.

Dari keseluruhan 240juta an masyarakat Indonesia, baru sekitar 20% yang mengakses internet. Dari 20% itupun berapa sih yang memiliki frekuensi penggunaan internet yang tinggi? Belum lagi berapa persen sih dari 20% itu yang peduli dengan dunia politik dan bersedia vokal? Oleh karena itu, bisa dibayangkan opini sesungguhnya dari perpolitikan negeri ini ada di luar sana di warung-warung kopi, di pasar-pasar, di masjid-masjid.

Terlalu tenggelamnya para politikus dan riset politik dengan dunia online dan social media justru akan menciptakan bias yang menyesatkan diri sendiri maupun orang lain. Politikus yang terlalu terpaku pada riset dan observasi berbagai opini di media online malah bisa salah nangkep arah angin. Ini dikarenakan para pengguna online di Indonesia itu biasanya masih homogen yakni para orang muda urban yang berpendidikan lumayan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Sementara itu, suara orang yang kurang berpendidikan dan gak pernah akses internet tentu aja gak akan terjaring dengan baik.

Terakhir ini, ada sebuah konsultan riset social media / dunia online khusus politik namanya PoliticaWave. Bisa dilihat dari hasil riset pengguna media sosial tersebut, nama yang menjadi populer justru adalah Sri Mulyani, seorang tokoh yang gak jelas tingkat awarenessnya bagi penduduk di pelosok. Namun ya semoga saja PoliticaWave bisa memberikan perspektif baru dengan tetap menjelaskan metodologi dan cara baca hasil risetnya. Jangan sampai hasil dari sosial media di atasnamakan opini rakyat Indonesia. Kalau bisa sampai kejadian ini bisa dijadikan alat kampanye oleh kelompok tertentu yang haus kekuasaan, yang bisa membingungkan rakyat, dan juga bisa melemahkan kredibilitas perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan kejelian juga oleh para politikus dalam menggunakan berbagai konsultan riset yang bisa memberikan kenyataan yang lebih riil di lapangan, jangan hanya menjual penggiringan opini.