Andaikan Negara Indonesia adalah Perusahaan, Mungkin Lebih Baik…

Masyarakat adalah Konsumen

demo anti birokrasi korup

Sudah mendarah daging untuk menganggap sebuah negara ibarat “kerajaan”, dibandingkan “perusahaan dengan spirit good governance”. Perspektif yang terbangun jadi salah. Pajak dianggap sebagai sebuah keharusan tanpa kritik, pegawai negara menjadi abdi negara yang musti dimaklumi, dan pemimpin negara ibarat raja dengan kebajikan maha besar.

Akibatnya, pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat yang pontang panting cari uang gampang aja disalahgunakan para abdi. Di mana rajanya juga diam pura-pura jaim atau memang dungu? Parahnya lagi, banyak pegawai negeri malah asyik kemasyuk membobol uang negara tanpa memberikan pelayanan sepadan untuk masyarakatnya; toh si pembayar pajak juga santai-santai aja kok uangnya di bobol.

Hal yang gak sama kalau ini kejadian di luar negeri. Di barat dan eropa, bangsa dicintai dan dibela namun penyelenggara pemerintahan dan negara tetap dianggap seperti sebuah perusahaan / company. Ibarat kata, masyarakat di sana yang membayar pajak seolah-oleh merasakan bahwa pembayaran pajak itu adalah sebuah pembelian pelayanan publik yang harus dilayani pegawai negara dengan baik. Mereka benar-benar sadar, bahwa masyarakat itu konsumen, dan pemerintah itu adalah penyedia jasa. Jadi gak boleh ada wanprestasi.

Suwer, Kita Bayar Pajak Gede!

Jangan apatis dengan penyalahgunaan uang penerimaan pajak karena itu adalah uang kamu juga! Jangan merasa: “ah itu kan yang dikorupsi uang negara, bukan uang gw”. Salah. Itu juga uang yang dibayarkan oleh kamu.

Pertama, dari penghasilan yang kita terima sudah harus dibayar Pajak atas Penghasilan yang persentasenya bervariasi di kisaran 10%, kemudian Uang Gaji kita tsb kita belanjakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari kena lagi yang namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN atau VAT) sekitar 10%.  Kemudian dari sisa penghasilan kita tabung untuk membeli Rumah dan Kendaraan, ketika membeli Rumah kita pun kena Pajak Perolehan atas Tanah dan Bangunan tsb (5%), dan tentunya dengan kewajiban membayar PBB setiap Tahun yang lagi-lagi dibayar dengan Uang Gaji kita yg sudah dipotong Pajak Penghasilan.

Lalu kamu nabung sekian tahun di mana tabungan kamu juga dipajakin bunganya sekitar 20%, taruhlah kamu bisa beli mobil BMW. Ketika membeli mobil semua pajak atas mobil tersebut, mulai Bea Masuk, PPN BM dibebankan ke pembeli dan tentunya setelah itu harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun, yang lagi-lagi dibayar dengan penghasilan yang telah pula dikenakan Pajak. Gila kan kalau kamu pikir-pikir berapa yang sudah kamu keluarkan untuk biayain negara korup ini?

Ga usah jauh-jauh deh, coba deh hitung berapa pajak penghasilan kamu tiap bulannya? Bisa kamu hitung sendiri di sini, tapi misalkan aja gaji kotor kamu sebulan 10 juta, per bulannya kamu bayar pajak 800ribu! Gila jumlah yang gede untuk biayain pemerintahan yang auto pilot yg mana pilotnya asik urusin partai. DAN, itu baru pajak penghasilan per bulannya!

Now What?

Sekarang yang kita lihat bener-bener memiriskan hati. Kalau dulu pas orde baru, oknum pejabat dan pegawai negeri korupsinya di bawah meja, kalau sepuluh tahun terakhir makin merajalela, kalau perlu semeja-mejanya juga dikorupsi! Gak usah liat yang coro-coro deh. Yang anggota DPR anak buahnya presiden saja banyak jadi tersangka kok mulai dari Anggelina Sondakh, Andi Malaranggeng, sampai terakhir si Anas Urbaningrum. Kalau lihat sampai bawah-bawahnya menyakitkan betul, seperti si Gayus dan kawan-kawan.

Padahal, mereka-mereka itu (mulai dari kroco sampai presiden) dibiayai oleh uang dari kantong kamu loh. Menurut RAPBN 2013, alokasi belanja pegawai itu memakan sekitar 15% anggaran (di mana anggaran itu banyak diambil dari pajak kamu). Pakai logika sederhana, dari pajak yang kamu bayarkan 15%nya itu ditaruh untuk nge-gaji pegawai-pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan terbaik. Tapi apa hasilnya? Jauh dari baik, yang ada malah sering minta uang gono gini untuk jadi pelicin proses birokrasi.

Era Baru

Mudah-mudahan 2014 jadi step stone Indonesia untuk berubah. Jangan ada lagi orang-orang dari kaum yang korup masih dipilih oleh masyarakat Indonesia. Jokowi-Ahok sudah menjadi sebuah contoh bagus perubahan, pegawai-pegawai pemprov DKI yang tadinya malas-malasan sekarang sudah dipaksa untuk merubah kultur. Bahkan mungkin buat mereka yang balik modal sudah nyesel banget :P

Hal yang sama juga mungkin kejadian di Jawa Barat sekarang ini. Dengan sendirinya akan banyak pegawai pemprov Jabar yang anti perubahan dan maunya males-malesan akan dukung status quo. Mereka dijamin akan ketar ketir kalau Rieke dan Teten yang bernafaskan birokrasi yang efisien menang. Hehe, siap Jabar jadi DKI kedua?

  • ari ambasa

    Tidak menjamin kalo Rieke-Teten menang Jabar akan seperti Jakarta (itu pun jakarta belum semua seperti yang diharapkan).

    Apalagi dari cara berpakaian Rieke-Teten meniru2 Jokowi-Ahok, dengan harapan untuk mendongkrak suara dan mendompleng ketenaran Jokohok. Dari cara2nya saja (dalam hal meniru untuk mendongkrak suara) tidak menggambarkan politik yang bersih tapi cenderung manipulatif, terlepas berhasil atau tidak.

    • MendinganManaID

      pendapat yang sangat fair menurut saya… thx for commenting

  • anonim

    ini adminnya pro PDI-P ya?